Stunting, Telur, dan Pak Jokowi (1)
Halo, sebetulnya sudah beberapa hari ini gue mau memberikan opini mengenai stunting. Saat ini, stunting sedang menjadi isu nasional. Bahkan, dalam bab akreditasi, stunting memiliki satu bab tersendiri dalam isu kesehatan nasional. Dua hari belakang ini, sepupu gue dan beberapa orang teman mengunggah tulisan ini:
Oke, mari gue ceritakan..
Hal pertama yang ingin gue bahas adalah perjalanan dinas dan rapat. Gue pernah sekali mengikuti rembuk stunting yang diadakan oleh Kebupaten Murung Raya, yang saat itu dihadiri oleh istri Bupati Murung Raya yang menjabat sebagai ketua PKK Murung Raya (MuRa). Dalam pertemuan tersebut, Beliau memang memberikan arahan untuk Puskesmas yang memiliki lokus stunting untuk melakukan pendataan terhadap balita stunting, serta memberikan masukan apa yang harus dilakukan oleh Puskesmas, aparat desa, serta kader Posyandu dalam mengurangi angka stunting. Untuk menurunkan angka balita stunting, memang dibutuhkan data persebaran lokus stunting di suatu daerah, serta dibutuhkan juga penyebab terjadinya stunting. Sehingga, nantinya diharapkan penyebab tersebut dapat dicari solusi bersama.
Rembuk stunting ini tidak hanya dilakukan sekali, dua kali. Rapat ini dihadiri oleh tenaga gizi dari berbagai Puskesmas dalam satu daerah. Biasanya rapat ini diadakan di dinas kesehatan daerah setempat, yang mana para pegawai yang menghadiri rapat tersebut tentu saja membutuhkan biaya transportasi dan makan. Sedangkan, jarak dari Puskesmas menuju kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari Puskesmas gue menuju Dinkes MuRa membutuhkan biaya transportasi paling sedikit 500.000 rupiah bolak balik. Belum ongkos makan siang dan penginapan di kota. Syukur-syukur jika di kota memiliki keluarga atau relasi yang bersedia menampung mereka untuk bermalam. Menurut teman gue yang sering menghadiri acara atau rapat dinas, uang pemulangan tidak menutupi biaya transportasi yang telah mereka keluarkan.
Jadi, dalam tulisan ini, poin yang gue ingin sampaikan adalah tidak semua perjalanan dinas dan rapat yang diadakan oleh dinas kesehatan atau pemerintah daerah mendapatkan fasilitas yang mewah. Uang yang dikeluarkan memang murni untuk uang pemulangan pegawai. Yaa, kecuali memang ada potongan-potongan pajak tertentu.
(Lanjut ke bagian 2)
Puruk Cahu, 18 Juni 2023
-nisrinaqotrun-
Comments